SPIRITUAL AI

Saling Lirik PDI-P dan Demokrat: Nasdem Panas, PKS Santai, SBY Sambut Baik PDI Perjuangan dan Partai Demokrat saling lirik. Belakangan, hubungan keduanya tampak hangat, seakan meluruhkan dinginnya hawa politik yang terjadi selama bertahun-tahun. Ini bermula dari Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang menyebut sosok Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai satu dari sejumlah nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) PDI-P untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo. AHY memang menyampaikan penolakan atas usulan tersebut. Meski mengaku menghormati usulan Puan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut mengatakan, saat ini Demokrat masih tetap bertahan dengan pilihannya bersama Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. “Saya berterima kasih kepada siapa pun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan berpasangan dengan siapa pun, termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan y

Tarik Ulur Cawapres Anies dan Demokrat yang Mulai "Main Mata" dengan PDI-P Pengumuman bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan memicu ketegangan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pasalnya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat memiliki pandangan bertolak belakang terkait waktu pengumuman cawapres Anies. Di satu sisi, Partai Demokrat mendesak agar Anies segera mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya pada Pemilu 2024. Bahkan, Partai Demokrat menilai, tak kunjung diumumkannya cawapres menjadi penyebab stagnasi elektabilitas Anies belakangan. "Memang ada kecenderungan (elektabilitas Anies) menurun dari survei Indikator karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi," kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief Senin (5/6/2023) pekan lalu. Di sisi lain, Partai Nasdem menyebut deklarasi bakal cawapres Anies tak bisa dipatok waktu. Menurutnya, pengumuman cawapres Anies

PDI-P Secretary General Admits Obtaining Information on Indonesia Is Considered Violating Ethics by FIFA PDI-P Secretary General Hasto Kristiyanto said he received information that Indonesia was considered to have committed a serious ethical violation by the International Football Federation (FIFA).  "I received A1 information, this is said to be categorized as a serious ethical violation from FIFA, I apologize if I am wrong," said Hasto in the Gaspol! program. Kompas.com, Wednesday (5/4/2023).  Hasto said, there were three things that were done by Indonesia which were considered to violate ethics by FIFA.  The first is the attitude of the former Minister of Youth and Sports Zainudin Amali who announced that Indonesia would host the U-20 World Cup ahead of FIFA.  "The first was when the Menpora Zainudin Amali announced that because he was so happy that Indonesia was hosting the U-20 (World Cup) ahead of FIFA, he was offended by FIFA, so there was a violation

When the political parties supporting Anies "Say Goodbye" to the PDI-P When the political parties supporting Anies "Say Goodbye" to the PDI-P PDI-P appears to be increasingly assertive in drawing a line between political parties (partpol) supporting Anies Baswedan as a presidential candidate (candidate).  Initially, PDI-P politician Masinton Pasaribu said that the Bull Party would not form a coalition with the potential Change Coalition being explored by the Prosperous Justice Party (PKS), the Nasdem Party, and the Democratic Party.  This was further emphasized by the statement of the Secretary General of PDI-P Hasto Kristiyanto when met at the Party School, Lenteng Agung, Jakarta, Thursday (23/2/2023).  "Joining a coalition. That means joining a coalition that does not carry Pak Jokowi's antithesis, so we are clearly different from Nasdem, Democrats, PKS which have carried Mr. Anies Baswedan," he said.  Meanwhile, Nasdem, PKS, and Democrats ha

Tak Kunjung Resmi, Koalisi Nasdem-Demokrat -PKS Diduga Tunggu Manuver PDI-P Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, ada sejumlah faktor yang menyebabkan koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung diresmikan. Salah satunya, kongsi yang menamakan diri Koalisi Perubahan itu diduga masih menanti manuver PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024. "Menurut saya, mereka juga sekaligus ingin membaca peta dan keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan," kata Yunarto kepada Kompas .com, Minggu (8/1/2023). Bagaimanapun, PDI-P merupakan partai penguasa dua periode yang elektabilitasny a diprediksi masih akan unggul pada pemilu mendatang. Dengan perolehan suara 19,33 persen pada Pemilu 2019, praktis, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menjadi satu-satunya parpol yang lolos presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Oleh karenanya, menurut Yunarto, wa

PDI-P Minta Heru Kerjakan Program Jokowi, Ahok, Djarot yang Tak Dilanjutkan Anies Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut bahwa pihaknya akan terus membangun sinergi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hasto mendorong, Heru segera mengerjakan program gubernur terdahulu yang tak dilanjutkan oleh eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. "Kami maksimalkan kerja sama dengan pak Heru, terutama untuk gagasan pak Jokowi, Ahok, Djarot yang tak dilanjutkan oleh Anies," ujar Hasto kepada awak media di Jakarta, Minggu (8/1/2023). Hasto menyebut, komunikasi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta saat ini sudah berjalan dengan baik. Terlebih, mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta saat ini merupakan Fraksi PDI Perjuangan. Oleh sebab itu, partainya akan terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta agar seluruh program dapat dijalankan dengan baik. "Kami akan membangun sinergi jauh lebih baik lagi, semu

Nasdem Disebut Tengah "Dikerjai" PDI-P Imbas Deklarasi Anies Capres Partai Nasdem disebut tengah "dikerjai" oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) imbas deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut hal itu tercermin dari dorongan PDI-P yang meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi menteri dari Nasdem. Padahal, Ujang menilai, tak hanya menteri dari Nasdem, semua menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) sudah sepatutnya dievaluasi karena kinerjanya sejauh ini tidak bagus. "Sebenarnya yang harus dievaluasi bukan hanya menteri Nasdem, semua menteri, karena banyak kerja menteri yang tidak bagus, hampir di semua partai," kata Ujang kepada Kompas .com, Selasa (3/1/2023). "Tetapi karena Nasdem sedang dibidik, Nasdem sedang diincar, Nasdem sedang dikerjai terkait deklarasi Anies itu, maka menteri Nasdem yang dijadikan ba

PDI-P: Partai yang Calonkan Capres "Antitesis Jokowi" Harus Tarik Diri Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto meminta agar partai yang telah mendeklarasikan  calon presiden (capres) yang merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menarik diri dari pemerintahan. Hal tersebut Hasto sampaikan saat berbicara mengenai isu reshuffle atau perombakan kabinet yang tengah menguat. Awalnya, Hasto mengatakan bahwa reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan oleh Jokowi selaku Presiden. Kemudian, Hasto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dievaluasi. Hasto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. "Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada t