SPIRITUAL AI

SBY at the AHY Book Launching: People of the Republic of Indonesia, Don't Choose the Wrong Leader The 6th President of the Republic of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono or SBY warned the Indonesian people not to choose the wrong presidential and vice presidential candidates in the 2024 election. He asked the people to really understand the vision and solutions of prospective leaders who will advance in 2024.  SBY conveyed this through a video shown at the launch of AHY's book entitled 'AHY's Transformation Tetralogy: A Collection of Agus Harimurti Yudhoyono's Thoughts & Ideas' at the Djakarta Theater, Central Jakarta, Thursday (10/8/2023). Initially, SBY talked about the situation from 2023 to 2024, the same as in 2003 and 2004.  "Indonesia's current situation from 2023 to 2024 is almost the same as the situation from 2003 to 2004. I still remember when I ran as a presidential candidate, I traveled around Indonesia meeting with the peop

AHY: If PKS, Nasdem, and Democrats are critical, they are called enemies of the state Democratic Party chairman Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) is confused by the current conditions. According to him, those who dared to speak out to criticize the government were instead seen as enemies of the state.  AHY felt that every time PKS, Nasdem, and Democrats gave criticism, they were branded as enemies of the state.  This was conveyed by AHY in his remarks at the peak of the 21st Anniversary of the PKS, Istora Senayan, Jakarta, Saturday (20/5/2023).  "Those who dare to speak out are seen as enemies of the state. Those of us who are critical, PKS, Nasdem, Democrats, if they are critical are said to be enemies of the state," said AHY.  AHY then emphasized that the Indonesian state belongs to all citizens.  According to him, there should not be any Indonesian people who are afraid to voice their criticism in their own country.  "Doesn't this country belong to all of

Demokrat Tak Ingin Gegabah, AHY: Idealnya Deklarasi Koalisi sekaligus Deklarasi Capres dan Cawapres Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa partainya tidak ingin gegabah soal penentuan koalisi atau figur calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024. "Jadi kami menghindari secara gegabah untuk sekedar deklarasi, kemudian bubar di tengah jalan," ujar AHY di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (8/1/2023) malam. "Inilah yang kami namakan berproses hingga benar-benar matang, tidak dipaksakan, tidak gegabah, tapi tidak juga terlambat," imbuh dia. AHY menyebutkan, Partai Demokrat terus menjalin komunikasi intens dengan dua partai, yakni PKS dan Nasdem. "Tapi sekali lagi waktunya, momentumnya terus kami create dan terus kami songsong," kata AHY. Idealnya, lanjut AHY, deklarasi koalisi berbarengan dengan deklarasi capres dan cawapres yang akan diusung. "Bukan hanya koalisi. Oke, koalisi 20 persen sudah menc

Soal Kabar Deklarasi Koalisi Bareng NasDem dan PKS dalam Waktu Dekat, AHY: Insya Allah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta doa kepada seluruh pihak perihal kabar deklarasi koalisi antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal itu disampaikan AHY menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali yang menyinggung bahwa deklarasi ketiga partai itu bakal digelar dalam waktu dekat. "Insya Allah. Saya hanya mohon doanya saja. Kami sekali lagi hanya ingin berikhtiar, saya berharap, kita semua berharap, selalu ada jalan bagi alternatif," ujar AHY saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023). Di sisi lain, AHY menyampaikan bahwa partainya hingga kini masih terus menjalin komunikasi secara intensif dengan Nasdem dan PKS. Menurut AHY, komunikasi yang dilakukan dengan dua partai itu dilakukan untuk menemukan kesamaan visi dan misi yang menginginkan adanya perubahan

AHY Kritik Perppu Cipta Kerja: Hukum Dibentuk untuk Layani Kepentingan Rakyat, Bukan Elite Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja yang baru diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY mengatakan, dalam prosesnya, Perppu Cipta Kerja tidak banyak melibatkan masyarakat. Publik disebut merasa terbatasi untuk mengakses materi UU selama proses revisi. “Perppu No 2/2022 tentang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya," ujar AHY dalam keterangannya, Senin (2/1/2023). AHY menilai, proses yang diambil tidak tepat. Terlebih, tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu Cipta Kerja. Menurutnya, tidak tampak ada perbedaan signifikan antara isi Perppu Cipta Kerja saat ini dengan materi UU sebelumnya. “Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan m