SPIRITUAL AI

KPK: Found Flow of Billions of Rupiah to NasDem on SYL's Orders Syahrul Yasin Limpo detained by KPK (Yogi/detikcom) Jakarta - The Corruption Eradication Committee (KPK) revealed the use of money resulting from corruption by former Minister of Agriculture (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). The Corruption Eradication Committee (KPK) stated that it had discovered alleged flows of corrupt funds for the NasDem Party, to which the SYL party belongs.  "It was also found that there was a flow of money used as ordered by SYL which was intended for the interests of the NasDem Party with a value of billions of rupiah," said KPK Deputy Chairman Alexander Marwata at a press conference at the KPK building, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Friday (13/10/2023).  Alexander has not mentioned the detailed amount of money used from alleged corruption aimed at NasDem. He said investigators were continuing to investigate this case.  SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "The KPK will

Modus Pegawai KPK Mark Up Uang Dinas: Berangkat 5 Orang Ditulis 6 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan modus yang dilakukan NAR, pegawai KPK yang diduga menggelembungkan uang perjalanan dinas. Ghufron mengatakan, berdasarkan audit Inspektorat KPK, NAR diduga manipulasi dengan menambah orang yang melakukan perjalanan dinas. “Ada mark up-mark up, misalnya yang perjalanan dinasnya lima orang ditambah jadi enam,” kata Ghufron dalam dalam diskusi Badai di KPK, dari Korupsi, Pencabulan, hingga Perselingkuhan di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023). Selain itu, kata Ghufron, NAR juga diduga memanipulasi ongkos yang tercatat dalam kwitansi perjalanan dinas. Dalam setahun, NAR diduga menilap uang negara hingga sekitar Rp 550 juta. “Di kwitansi semula dari 150 ditambah 7, nambah-nambah begitu,” ujar Ghufron. Meski demikian, Ghufron enggan menjawab apakah betul uang tersebut digunakan NAR untuk berpacaran, jalan-jalan, beli baju, dan lainn

News Spreads that Minister of Agriculture Syahrul Yasin Limpo Will Be Named a Suspect, KPK: Scheduled to Present Tomorrow The news that the Minister of Agriculture (Mentan) Syahrul Yasin Limpo will be named a suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK), widely spread.  One of these information was shared by the Instagram account @pedeoproject, Wednesday (14/6/2023).  The upload stated that Syahrul Yasin Limpo and two other people had committed acts of corruption.  The leadership of the Ministry of Agriculture is said to have been dragged into the case of alleged misuse of the Letter of Accountability (SPJ), which in fact includes state finances.  Apart from that, the minister from the Nasdem Party is also suspected of being involved in cases of gratuities, bribery, assistance, joint actions, and the merger of several cases.  Then, is this news true?  KPK will summon Minister of Agriculture Syahrul Yasin Limpo When confirmed regarding the determination of the susp

KPK: 14 Years As Kadinkes Cook Reihana's Treasure Only IDR 2 Billion, That's Really The wealth belonging to the Head of the Lampung Health Service (Kadinkes), Reihana, is considered odd. The KPK also suspects that Reihana's assets are not comparable to the post of Kadinkes Lampung which she has held for 14 years.  "It's small for 14 years as an official (head) when his wealth is only Rp. 2 billion. That's really it," said KPK Deputy for Prevention and Monitoring Pahala Nainggolan at the KPK ACLC building, South Jakarta, Tuesday (9/5/2023).  Reihana is known to have a wealth of IDR 2.7 billion when referring to the latest LHKPN reported to the KPK. The KPK considers that the wealth figure is not in line with the amount of income that Reihana should have received from her position so far.  "If they are collected, they will become supervisory boards in two places. Anyway, the income shouldn't be that much," said Pahala.  LHKPN Reihan

KPK Geledah Ruang Fraksi PKS dan Komisi C DPRD DKI, Cari Bukti Korupsi Pengadaan Tanah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023). Penyidik lembaga antirasuah itu hendak mencari alat bukti dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Penyidik menyasar sejumlah ruangan, yakni ruang Fraksi PKS dan ruang Komisi C. Informasi bahwa ruangan Fraksi PKS turut digeledah datang dari salah seorang petugas keamanan Gedung DPRD DKI Jakarta. "Tadi ruang ini juga diperiksa. (Yang memeriksa) KPK," ujar dia di depan ruang Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan pengamatan Kompas .com sekitar pukul 18.00 WIB, penyidik KPK juga menggeledah Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta. Sayangnya, pewarta tidak diperbolehkan berlama-lama melihat langsung aktivitas penyidik itu. Para pewarta digiring keluar dari area gedung. Kompas .com sempat mencoba untuk mengunjungi dua ruang fraksi DPRD DKI Jaka

KPK Tepis BW soal Paksakan Anies Tersangka Formula E Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menuding adanya pemaksaan dari lembaga antirasuah itu dalam kasus penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Merepons hal itu, KPK menepis keras. Tuduhan itu pertama kali disampaikan BW dalam akun Youtube-nya. Lantas, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan pihaknya masih menindaklanjuti laporan itu. "KPK memastikan untuk tetap fokus menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum, serta tugas dan kewenangannya berdasar undang-undang," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (2/1/2023). Ali menyayangkan pernyataan BW yang disebutnya sebagai tudingan tanpa landasan hukum. Ia menyebut perkataan BW itu dikhawatirkan bakal menimbulkan mispersepsi di masyarakat. "KPK menyayangkan adanya opini pihak-pihak tertentu yang tidak menggunakan landasan-landasan hukum. Hal ini dikhawatirkan justru bisa menimbulkan pemahaman publik yang sal

ICW: Apakah Luhut Tak Senang Jika KPK Memberantas Korupsi? Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut operasi tangkap tangan (OTT) tidak bagus untuk negara. Indonesia Corruption Watch (ICW) gagal paham atas pernyataan Luhut. "OTT merupakan salah satu cara KPK dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi, di luar mekanisme case building. Selama ini OTT KPK terbukti ampuh membersihkan seluruh cabang kekuasaan, mulai eksekutif, legislatif, hingga yudikatif," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, saat dihubungi, Selasa (20/12/2022). ICW menilai OTT KPK berhasil menangkap banyak koruptor, baik itu dari kalangan pejabat maupun pihak swasta. SCROLL TO RESUME CONTENT "Selain itu, pengungkapan melalui mekanisme OTT pun telah berhasil menyeret ratusan orang, baik pejabat, aparat penegak hukum, maupun pihak swasta, ke proses persidangan," kata Kurnia. Menurut Kurnia, dari manfaat dan keberhasilan OTT tersebut, OTT berdampak besar da