About Susi Air Pilot Hostage, Arsul Sani Sindir Komnas HAM: Don't Just Criticize When TNI-Polri Take Action in Papua

About Susi Air Pilot Hostage, Arsul Sani Sindir Komnas HAM: Don't Just Criticize When TNI-Polri Take Action in Papua

SPIRITUAL CHAT --  Member of Commission III DPR-RI Arsul Sani quipped at the National Human Rights Commission (Komnas HAM) which was deemed hands off in the Susi Air pilot Philips Mark Marthens hostage case in Papua. 

He said Komnas HAM should have carried out a mediation function since the beginning of the case. However, until now Komnas HAM has not done anything related to the hostage-taking case. 

Arsul asked Komnas HAM to explain to the public why they kept silent and did not carry out the mediation function in this case. 

"This (explanation) needs to be done to show the public that Komnas HAM's role is not only to criticize the Polri and TNI troops when carrying out prosecutions," said Arsul when contacted via text message, Saturday (8/7/2023). 

The deputy chairman of the MPR-RI also said Commission III of the DPR RI would ask Komnas HAM to carry out the mediation function in the Susi Air pilot hostage case. 

Moreover, there has been a request from the West Papua National Liberation Army for the Free Papua Organization (TPNPB-OPM) so that Komnas HAM could become a mediator in the case. 

"Especially if it turns out that there has been a request to Komnas HAM to carry out a mediation process. There is no (request) even though Komnas HAM should take the initiative to try to mediate," he added. 

Previously, Komnas HAM said that the authority to resolve the Susi Air pilot hostage case rested with the government. 

Komnas HAM chairman Atnike Nova Sigiro said Komnas HAM only hoped that the case could be resolved peacefully. 

"Komnas HAM still hopes that this hostage-taking case can be resolved peacefully. The authority to handle this hostage-taking case rests with the government," he said, Sunday (2/7/2023). 

Meanwhile, Komnas HAM's request as a negotiator was conveyed by the Head of Komnas HAM Representative Office for Papua, Frits Ramandey. 

Frits said that the negotiator's request had been requested by TPNPB-OPM since March 2023. 

Soal Penyanderaan Pilot Susi Air, Arsul Sani Sindir Komnas HAM: Jangan Hanya Mengkritik ketika TNI-Polri Lakukan Tindakan di Papua

- Anggota Komisi III DPR-RI Arsul Sani menyindir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dinilai lepas tangan dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air, Philips Mark Marthens, di Papua.

Dia mengatakan, seharusnya Komnas HAM melakukan fungsi mediasi sejak awal kasus itu terjadi. Namun, hingga saat ini Komnas HAM tidak melakukan apapun terkait kasus penyanderaan tersebut.

Arsul meminta agar Komnas HAM bisa menjelaskan kepada publik kenapa mereka diam saja dan tidak melakukan fungsi mediasi dalam kasus itu.

"(Penjelasan) ini perlu dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa peran Komnas HAM bukan hanya mengkritisi pasukan Polri dan TNI saja ketika melakukan penindakan," kata Arsul saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (8/7/2023).

Wakil Ketua MPR-RI itu juga mengatakan, Komisi III DPR RI akan meminta Komnas HAM menjalankan fungsi mediasi tersebut dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air.

Terlebih sudah ada permintaan dari Tentaran Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) agar Komnas HAM bisa menjadi mediator dalam kasus itu.

"Apalagi kalau ternyata pernah ada permintaan kepada Komnas HAM untuk melakukan proses mediasi. Tidak ada (permintaan) pun memang seyogianya Komnas HAM ambil inisiatif untuk mencoba melakukan mediasi," imbuh dia.

Sebelumnya, Komnas HAM menyebut kewenangan penyelesaian kasus penyanderaan pilot Susi Air berada di tangan pemerintah.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, Komnas HAM hanya berharap agar kasus itu bisa diselesaikan dengan cara damai.

"Komnas HAM tetap berharap agar kasus penyanderaan ini dapat diselesaikan dengan damai. Kewenangan penanganan kasus penyanderaan ini berada di tangan pemerintah," kata dia, Minggu (2/7/2023).

Adapun permintaan Komnas HAM sebagai negosiator disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey.

Frits menyebut permintaan negosiator tersebut sudah diminta TPNPB-OPM sejak Maret 2023 lalu.