Skip to main content

Posts

Showing posts with the label DPR

PROGRAM KHUSUS UNTUK ANDA PARA CALEG/ CALON LEGISLATIF 90% JADI ‼️

PROGRAM KHUSUS UNTUK ANDA PARA CALEG / CALON LEGISLATIF 90% JADI‼️ Tahun depan 2024 kita sudah menghadapi pesta demokrasi rakyat  Di mana partai dan balon ( Bakal Calon ) akan berlomba untuk menarik simpatik pemilih suara rakyat , dan bukan rahasia umum lagi para Calon Legislatif , calon anggota DPR / DPRD , calon Bupati , calon Walikota , calon Lurah akan berlomba2 menarik dukungan melalui karya dan upaya dengsn berbagai cara, mereka ada yang..... - Bagi bagi uang  - Black campaign (kampanye hitam menjelekkan orang lain) - Bagi2 gerobak / rombong - Curi start kampanye - Pergi ke makam keramat minta sawab  - Pergi ke kiai kiai tertentu minta restu atau malah pergi ke dukun minta jampi jampi 📊Semua di lakukan hanya demi kedudukan / prestise agar JADI ‼️ 👉APAKAH ANDA CALON LEGESLATIF ❓❗✅ 👉APAKAH PARTAI ANDA INGIN MENANG PEMILU❓❗✅ 👉 APAKAH ANDA CALON BUPATI DAN *NGIN MENANG ❓❗✅ 👉 APAKAH ANDA CALON BUPATI DAN INGIN MENANG ❓❗✅ 👉 APAKAH ANDA CALON WALIKOTA DAN INGIN M

DPR Minta Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi soal Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Kerja Honorer

DPR Minta Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi soal Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Kerja Honorer Abdullah Azwar Anas Menteri PAN RB menyampaikan kalau pemerintah berencana membatalkan penghapusan tenaga kerja honorer setelah mendapat arahan dari Joko Widodo Presiden Kurniasih Mufidayati Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS menyebut, arahan tersebut harus segera direalisasikan dengan menerbitkan regulasi yang merevisi aturan penghapusan tenaga kerja honorer pada November 2023. “Harapan hanya akan menjadi kenyataan jika sudah muncul regulasi yang merevisi peraturan sebelumnya. Sampai itu terjadi, tenaga kerja honorer masih harap-harap cemas menunggu kepastian hukum,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (8/3/2023) Kurniasih mengingatkan kebijakan tidak menghapus tenaga honorer sejalan dengan masukan dan keputusan dari Panja Komisi IX DPR RI yang meminta ada solusi bagi honorer yang belum terseleksi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK