US Threatened to Close on October 1, Workers Not Paid
US Threatened to Close. (Photo: Okezone.com)
SPIRITUAL CHAT - The United States (US) is threatened with closing on October 1. The US Congress is also trying to thwart providing funds for the fiscal year which starts on Sunday.
The impact of the US shutdown will be felt around the world. There will be many workers temporarily furloughed from their positions on foreign policy and national security or ordered to work without pay.
A government shutdown could also damage the reputation of the United States (US) at a time when the Biden administration is trying to persuade many countries to side with the US over rival China and unite behind Ukraine as it battles Russia.
US embassies and consulates will remain open and passport and visa processing will continue as long as there are sufficient funds to cover operations. Business travel, speeches and other non-essential events will be limited.
Some foreign aid programs may also run out of funds or have difficulty carrying out their missions. A State Department spokesperson said that, with limited staff available to implement and monitor programs, there may be delays in responding to crises, providing health assistance to programs focused on malaria, tuberculosis or HIV-AIDS, orprovide security assistance.
"Our work will clearly be affected by this," said Minister of Foreign Affairs Antony Blinken, quoted from VOA Indonesia, Saturday (30/9/2023),
"It will complicate our efforts to try to advance national security," he said.
Members of the US House of Representatives walked out of the Capitol Building after US House Speaker Kevin McCarthy's latest plan to keep the government operating temporarily failed, Friday 29 September 2023. The failure of this bill puts McCarthy's office in serious danger.
And, although the US State Department says it will use available funds to pay local staff as long as possible, most local staff at overseas missions are subject to local laws that prohibit furloughs – orders not to work – and unpaid work. This could leave the department vulnerable to lawsuits.
As many as 2 million military personnel in the country will remain on duty, and about half of the Pentagon's 800,000 civilian employees will be laid off, with others still working but without pay.
Contracts awarded before the shutdown will continue, and the Pentagon may place new orders for supplies or services necessary to protect national security. No other new contracts, including renewals or extensions, will be granted.
Payments to defense contractors such as Boeing, Lockheed Martin and RTX, formerly known as Raytheon, may be delayed.
US Government Faces Possibility of Partial Shutdown on Sunday
The authority to take US arms supplies to Ukraine remains in effect. But some defense goods deliveries could be slowed or temporarily halted, and many workers could be laid off.
The Department of Energy's National Nuclear Security Administration will continue to defend nuclear weapons.
Intelligence Agency
The Central Intelligence Agency and other intelligence agencies have not publicly announced their government shutdown plans. But previously, staff involved in operations, analysis and cyber activities were deemed critical to national security and ordered to remain on the job, possibly without pay.
Non-essential employees will be sent home and non-essential travel will be canceled or postponed.
AS Terancam Tutup 1 Oktober, Pekerja Tak Digaji
AS Terancam Tutup. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) terancam tutup pada 1 Oktober. Kongres AS pun berupaya menggagalkan menyediakan dana untuk tahun fiskal yang dimulai pada Minggu.
Dampak penutupan AS akan terasa di seluruh dunia. Akan ada banyak pekerja yang dirumahkan sementara dari posisi mereka pada kebijakan luar negeri dan keamanan nasional atau diperintahkan untuk bekerja tanpa bayaran.
Penutupan pemerintahan juga dapat merusak reputasi Amerika Serikat (AS) pada saat pemerintahan Biden sedang berusaha membujuk banyak negara untuk memihak AS dibandingkan saingannya, China, dan bersatu mendukung Ukraina saat negara tersebut memerangi Rusia.
Kedutaan dan konsulat AS akan teap buka dan pemrosesan paspor serta visa akan terus berlanjut selama ada cukup dana untuk membiayai operasional. Perjalanan dinas, pidato, dan acara lainnya yang tidak penting akan dibatasi.
Beberapa program bantuan luar negeri mungkin juga kehabisan dana atau kesulitan menjalankan misinya. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa, dengan terbatasnya staf yang tersedia untuk melaksanakan dan memantau program, mungkin terjadi keterlambatan dalam menanggapi krisis, memberikan bantuan kesehatan untuk program yang berfokus pada malaria, tuberkulosis atau HIV-AIDS, atau memberikan bantuan keamanan.
“Pekerjaan kami jelas akan terpengaruh oleh hal ini,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (30/9/2023),
"Akan mempersulit upaya kita untuk mencoba memajukan keamanan nasional,” ujarnya.
Para anggota DPR AS keluar dari Gedung Capitol setelah rencana terakhir Ketua DPR AS Kevin McCarthy untuk menjaga pemerintahan tetap beroperasi untuk sementara gagal, Jumat 29 September 2023. Kegagalan RUU ini menempatkan jabatan McCarthy dalam bahaya serius.
Dan, meskipun Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan menggunakan dana yang tersedia untuk membayar staf lokal selama mungkin, sebagian besar staf lokal di misi luar negeri tunduk pada undang-undang setempat yang melarang cuti – perintah untuk tidak bekerja – dan pekerjaan tidak dibayar. Hal ini dapat membuat departemen tersebut rentan terhadap tuntutan hukum.
Sebanyak 2 juta personel militer di negara itu akan tetap berdinas, dan sekitar setengah dari 800.000 pegawai sipil Pentagon akan dirumahkan, dan sebagian lainnya masih tetap bekerja tetapi tidak dibayar.
Kontrak yang diberikan sebelum penutupan akan terus berlanjut, dan Pentagon dapat memberikan pesanan baru untuk pasokan atau layanan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Kontrak baru lainnya, termasuk pembaruan atau perpanjangan, tidak akan diberikan.
Pembayaran kepada kontraktor pertahanan seperti Boeing, Lockheed Martin dan RTX yang sebelumnya dikenal sebagai Raytheon, mungkin tertunda.
Pemerintah AS Hadapi Kemungkinan Tutup Sebagian pada Hari Minggu
Kewenangan untuk mengambil pasokan senjata dari AS untuk Ukraina tetap berlaku. Namun beberapa pengiriman barang-barang pertahanan dapat diperlambat atau dihentikan sementara, dan banyak pekerja yang dirumahkan.
Administrasi Keamanan Nuklir Nasional Departemen Energi akan terus mempertahankan senjata nuklir.
Badan Intelijen
Badan Intelijen Pusat dan badan intelijen lainnya belum mengumumkan secara terbuka rencana penutupan pemerintahan mereka. Namun sebelumnya, staf yang terlibat dalam operasi, analisis, dan aktivitas dunia maya dianggap penting bagi keamanan nasional dan diperintahkan untuk tetap bekerja, mungkin tanpa bayaran.
Karyawan yang tidak penting akan dipulangkan dan perjalanan yang tidak penting akan dibatalkan atau ditunda.