The Ministry of Finance Opens Voices about the Suspicious Flow of IDR 300 Trillion Funds Called by Mahfud MD

The Ministry of Finance Opens Voices about the Suspicious Flow of IDR 300 Trillion Funds Called by Mahfud MD

The Ministry of Finance (Kemenkeu) has so far not received any information regarding suspicious transactions of IDR 300 trillion in its environment. 

However, the Inspector General of the Ministry of Finance, Awan Nurmawan Nuh, said he had heard reports regarding this matter in the mass media. 

"Regarding the Rp 300 trillion transaction, so far we, especially the Inspectorate General of the Ministry of Finance, have not received any information. We will check that later," Awan said at a press conference to follow up on employee handling in Jakarta, quoted from Antara, Wednesday (8/3/ 2023). 

Previously, the Coordinating Minister for Politics, Law and Security (Menkopolhukam) Mahfud MD revealed that there were findings of suspicious transactions within the Ministry of Finance worth IDR 300 trillion. 

"I got the latest report this morning, in fact there were suspicious movements worth Rp. 300 trillion within the Ministry of Finance, most of which were in the Directorate General of Taxes and Customs," said Mahfud MD at the Gadjah Mada University (UGM) Campus, Yogyakarta. 

The findings, said Mahfud, included transactions of Rp. 500 billion from the accounts of former Director General of Taxes, Rafael Alun Trisambodo and his family, which had been frozen by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). 

Mahfud, who is also the Head of the Money Laundering Crime Control Team, reported the findings directly to Minister of Finance Sri Mulyani and Head of PPATK Ivan Yustiavandana. 

According to him, the Corruption Eradication Commission (KPK) has examined one by one Ministry of Finance employees suspected of being involved in money laundering. 

"Yesterday there were 69 people with a value of not even trillions, (around) hundreds of billions. Today another Rp. 300 trillion has been found. This must be traced, and I have conveyed this to Mrs. Sri Mulyani (Minister of Finance), PPATK has also conveyed ," he said. 

Disguise assets

Previously, the Inspectorate of the Ministry of Finance also found that some of Rafael Alun Trisambodo's assets were owned by someone else's name. 

The findings are based on the results of an investigative audit of Rafael Alun's assets. The inspection was carried out by one of the teams formed by the Inspectorate General of the Ministry of Finance, namely the team to trace assets that have not been reported. 

"As a result, there are some assets on behalf of affiliated parties. So affiliated parties can be parents, brothers, sisters and friends, like that," said Awan. 

In addition, the results of the investigation also found that the former Head of the General Office of the Regional Office of the Directorate General of Taxes, South Jakarta II, did not fully report the results of the rental business to his assets. 

"It also doesn't fully report assets in the form of cash and buildings," he said. 

Meanwhile, one of the findings from another team formed by the Inspectorate General of the Ministry of Finance, namely the investigation team for alleged fraud, also indicated that Rafael Alun was trying to hide his assets and the source of his income. 

"It is proven that the person concerned did not show integrity and exemplary attitude, behavior, words and actions towards everyone, both inside and outside the official office by not reporting the LHKPN correctly," said Awan. 

Kemenkeu Buka Suara soal Aliran Dana Mencurigakan Rp 300 Triliun yang Disebut Mahfud MD

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini belum menerima informasi terkait transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di lingkungannya.

Namun, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan sempat mendengar pemberitaan terkait hal tersebut di media massa.

"Terkait transaksi Rp 300 triliun, sampai saat ini kami khususnya Inspektorat Jenderal Kemenkeu belum menerima informasi seperti apa. Itu nanti akan kami cek," kata Awan dalam konferensi pers Tindak Lanjut Penanganan Pegawai di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (8/3/2023).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan ada temuan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.

"Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud MD di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Temuan tersebut, kata Mahfud, di luar transaksi Rp 500 miliar dari rekening mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mahfud yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang telah melaporkan temuan itu langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut dia, telah memeriksa satu per satu pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (sekitar) ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun. Itu harus dilacak, dan saya sudah sampaikan ke Bu Sri Mulyani (Menkeu), PPATK juga sudah menyampaikan," ujar dia.

Menyamarkan aset Sebelumnya, Inspektorat Kemenkeu juga menemukan adanya sebagian aset Rafael Alun Trisambodo yang kepemilikannya menggunakan nama orang lain.

Temuan itu berdasarkan hasil audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun. Pemeriksaan dilakukan oleh salah satu tim yang dibentuk oleh Itjen Kemenkeu, yakni tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan.

"Hasilnya, terdapat sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orangtua, kakak, adik, dan teman, seperti itu," ujar Awan.

Selain itu, dari hasil pemeriksaan ditemukan pula bahwa eks Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II tersebut, tidak sepenuhnya melaporkan hasil usaha sewa ke dalam harta kekayaannya.

"Juga tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan," ungkap dia.

Sementara itu, salah satu temuan dari tim lain yang dibentuk Itjen Kemenkeu, yakni tim invetigasi dugaan fraud, juga menunjukkan adanya indikasi Rafael Alun berupaya menyembunyikan harta kekayaannya dan sumber perolehannya.

"Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar," tutur Awan.