Skip to main content

Sri Mulyani emphasized that the increase in assets of the Director General of Taxes was not due to corruption, but an increase in asset prices

Sri Mulyani emphasized that the increase in assets of the Director General of Taxes was not due to corruption, but an increase in asset prices



Sri Mulyani emphasized that the increase in assets of the Director General of Taxes was not due to corruption, but an increase in asset prices


 - The Minister of Finance (Minister of Finance) Sri Mulyani emphasized that the increase in the assets of the Director General of Taxes was not the result of corruption, but was due to an increase in asset prices. As time goes by, asset prices, be it land, houses, and others, are increasing. 

"I asked Pak Suryo what the reason for the increase in his wealth was, it turned out that it was due to land prices, house prices, market prices and other prices. So don't suddenly be taken as if it were corruption," said Sri Mulyani. 

Regarding this explanation, Sri Mulyani appealed to the public not to look negatively at the assets of the Directorate General of Taxes (Directorate General of Taxes). Nonetheless, Sri Mulyani also continued to criticize the luxurious lifestyle practiced by ASN, especially within the Ministry of Finance. 

Furthermore, Sri Mulyani advised ASNs within the Ministry of Finance to stop showing off their luxury goods. Moreover, it alludes to the Moge (Motor Gede) which is often exhibited by several officials. 

"So even though civil servants buy luxury goods with hard work and a lawful salary, such as buying a big motorbike, you don't have to go around using motorbikes. Just walking with me around Senayan is also healthy," said Sri Mulyani. 

It is known that recently the wealth of the ranks of the Directorate General of Taxes has been under the public scrutiny. This is the aftermath of the case of showing off wealth and abuse perpetrated by Mario Dandy, son of former Director General of Taxation official Rafael Alun Trisambodo. 

Therefore, Sri Mulyani asked Ministry of Finance employees to understand the principles of decency and appropriateness. This is because the principle of propriety and appropriateness of ASN must be upheld and not excessive. 

Society will always pay attention to the behavior of civil servants, especially those who manage state finances. Ministry of finance employees are asked to stay focused on work and restore public trust. 


Sri Mulyani Tegaskan Peningkatan Harta Dirjen Pajak Bukan karena Korupsi melainkan Kenaikan Harga Aset

Suara - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa peningkatan harta Dirjen Pajak bukan hasil korupsi, melainkan karena kenaikan harga aset. Seiring berjalannya waktu harga aset baik itu tanah, rumah, dan lainnya semakin mengalami kenaikan.

"Saya tanya sama Pak Suryo kenaikan hartanya karena apa, ternyata karena harga tanah, harga rumah, harga pasar dan harga lain-lain. Jadi jangan tiba-tiba dianggap seolah-olah itu korupsi," Ujar Sri Mulyani.

Terkait penjelasan tersebut, Sri Mulyani mengimbau kepada publik untuk tidak memandang negatif terhadap harta Jajaran Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Meskipun demikian, Sri Mulyani juga tetap mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan ASN terutama di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya Sri Mulyani berpesan kepada para ASN di lingkungan Kemenkeu untuk berhenti memamerkan barang mewah yang dimilikinya. Terlebih lagi menyinggung soal Moge (Motor Gede) yang kerap dipamerkan oleh beberapa pejabat.

"Jadi meski ASN membeli barang mewah dengan kerja keras maupun gaji yang halal seperti membeli motor gede (moge), nggak usah muter-muter pakai moge. Jalan kaki saja sama Sayamuter-muter senayan itu juga sehat," ujar Sri Mulyani.

Diketahui, akhir-akhir ini harta kekayaan jajaran Ditjen Pajak tengah disorot publik. Hal ini merupakan buntut kasus pamer harta dan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy, anak dari eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta pegawai Kemenkeu untuk memahami azas kepatutan dan kepantasan. Pasalnya azas kepatutan dan kepantasan ASN harus dipegang kuat dan bukan merupakan hal yang berlebihan.

Masyarakat akan selalu memperhatikan tingkah laku para pegawai sipil terutama yang mengelola keuangan negara. Pegawai kementerian keuangan diminta untuk tetap fokus bekerja dan mengembalikan kepercayaan publik.

Comments