SPIRITUAL AI

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal operasi tangkap tangan (OTT) diperkirakan turut mempengaruhi turunnya indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia. Menurut Mahfud, pernyataan itu dapat menimbulkan persepsi di benak publik bahwa pemerintah tidak mau melakukan OTT terhadap pelaku korupsi. "Memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks seakan-akan pemerintah itu enggak mau OTT, tetapi apakah itu betul apa tidak, itu nanti kita tunggu rapat berikutnya," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023). Mahfud menuturkan, pada Senin siang ini Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan intern bersama dirinya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabow, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK

Penjelasan PBNU soal Usulan Agar Pemerintah Larang Wahabi Takfiri Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham wahabi salafi takfiri. PBNU menjelaskan penganut paham wahabi takfiri sering mengkafirkan sesama muslim meski berbeda pendapat keagamaan. "Yang dimaksud adalah paham salafi takfiri, yang mengkafirkan sesama muslim karena beda pendapat keagamaan sebagaimana yang diyakini oleh penganut aliran garis keras ISIS. Tidak semua Wahabi Takfiri, hanya sebagian saja," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), saat dihubungi, Minggu (30/10/2022). Dia mengatakan paham wahabi takfiri merupakan paham intoleran, misalnya yang mengharamkan tradisi seperti ziarah kubur. Padahal, menurutnya, masyarakat diimbau untuk saling menghormati agar tidak terjadi perpecahan. "Yang sering menyebar paham intoleran, suka mengharamkan amaliah masyarakat tradisional seperti ziarah